INDONESIA BERKEMAJUAN

     Setiap negara saat ini berlomba-lomba untuk membeli alat pertahanan untuk mempertahankan kedaulatan bangsanya. Tak terkecuali Indonesia yang sejak masa SBY telah gencar memodernisasi alutsista yang sudah usang dengan yang baru. Namun muncul kekhawatiran karena kebanyakan produk alutsista buatan luar nrgeri sehingga menggeser industri pertahanan dalam negeri. Akhirnya pemerintah membuat peraturan agar seluruh aparat keamanan di Indonesia membeli alutsista dari dalam negeri, kalaupun ingin membeli produk asing harus melalui proses TOT (Transfer of Technology). Berikut produk pertahanan yang merupakan hasil karya anak bangsa : Amunisi                                                                                                                     Hampir seluruh senjata yang dipakai baik oleh Polri maupun TNI telah dapat diproduksi secara mandiri oleh Indonesia khususnya oleh PT Pindad. Beragam jenis peluru baik untuk pistol, sniper, mortar, DLL dapat diproduksi. Bahkan bera

          Kekayaan Alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, hal ini merupakan anugerah Allah yang patut disyukuri. Namun sebagian besar potensi SDA yang dimiliki Indonesia masih belum dapat diolah sendiri karena keterbatasan SDM yang dimiliki republik ini. Hal ini menjadi kesempatan bagi kaum kapitalisme yang haus akan kekayaan materi, sejak dulu mereka sudah mengincar kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia. Mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada saat Indonesia meraih kemerdekaannya, Presiden Soekarno dengan lantang mengatakan "Biarlah kekayaan alam kita tersimpan sampai nanti putra-putri Bangsa ini dapat mengolahnya sendiri" , hal ini membuat kaum yang ingin kembali menjarah kekayaan SDA Indonesia cukup hati-hati dalam bertindak. Apalagi Indonesia pada zaman Soekarno tumbuh menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di belahan bumi selatan berkat bantuan senjata dari Uni Soviet, hanya Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet sendiri yang mampu

           Pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Jokowi sejak awal memang sangat gencar melakukan pembangunan diberbagai bidang tak terkecuali bidang infrakstruktur. Infrakstruktur menjadi perhatian khusus pemerintah setelah melihat berbagai macam infrakstruktur publik yang tertinggal dibandingkan negara lain. Yang menjadi persoalan terbesar pemerintah dalam perbaikan infrakstruktur adalah dana yang sangat besar, sehingga dana APBN maupun APBD yang dimiliki pemerintah tidak cukup untuk membiayai pembagunan infraksruktur indonesia yang sangat luas.      Akhirnya pemerintah mendorong penyaluran dana dari swasta nasional maupun asing agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrakstruktur, tak lupa BUMN pun diikutsertakan. Namun kebanyakan perusahaan swasta lebih memperhitungkan keuntungan semata dibandingkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur mengalami kendala. Belum lagi masalah pembebasan lahan dan lainnya yang seringkali menghambat proses

    Akhir-akhir ini mulai santer isu pendirian khilafah di indonesia. Banyak orang yang mengatakan bahwa pembubaran ormas HTI oleh pemerintah didasari oleh ketakutan mereka pada pendirian khilafah yang digadang-gadang akan segera terjadi. Namun muncul pertanyaan tepatkah sistem khilafah menggantikan sistem demokrasi yang telah berlaku lebih dari 70 tahun di Indonesia?. Jika berbicara khilafah yang muncul di benak kita adalah sebuah sistem pemerintahan yang segala sesuatunya dilaksanakan sesuai ajaran agama islam. Namun apakah sistem demokrasi tidak sesuai dengan ajaran islam, sejatinya sistem demokrasi pun telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam, memang bahasa yang digunakan adalah bahasa barat namun hukum yang berlaku didalamnya diambil dari cabang-cabang ajaran islam. Yang memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah para ulama maka tak heran hal ini bisa terjadi. Maka walaupun sistem demokrasi tidak seluruhnya sesuai dengan ajaran islam tapi setidaknya sistem